Sorotan terhadap angka pembelian beras masyarakat Kaltara setiap tahunnya yang ditaksir mencapai Rp 7 Triliun lebih, menimbulkan respon yang beragam dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak, angka ini dua kali lipat dari angka Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kalimantan Utara yang hanya Rp 3,4 Triliun.

Beragam reaksi muncul. Dari kalangan akademisi, pemerintahan , praktisi pertanian, politikus hingga pengusaha memberikan berbagai komentar kepada paktaniku.com.

Ada yang melihat ini sebagai pekerjaan besar bagi pemerintah Kalimantan Utara termasuk para bupati. Namun ada juga yang melihat ini sebagai peluang usaha yang menjanjikan untuk pengusaha lokal Kaltara.

Abdullah Gunawan, pendiri sekaligus founder portal berita paktaniku.com mengatakan angka Rp 7 triliun itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika pemerintah tidak memiliki program nyata untuk menyelesaikan masalah ini.

“ Tujuh triliun itu hanya angka yang dianalisa dari data-data yang ada. Belum lagi bicara fakta di lapangan, terkait rantai distribusi dan tata niaga yang juga memerlukan cost yang tinggi,” ujarnya di ruang redaksi paktaniku.com di Tarakan.

Menurutnya, data lain yang perlu diperhatikan pemerintah terkait ketersediaan beras untuk Kaltara adalah semakin menurunnya lahan sawah di Kaltara. Penurunan ini menurutnya, bukan berarti ketersediaan lahan berkurang, tetapi menurunnya minat warga untuk mengolah sawah.

Dari data yang dipublikasikan secara umum oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada sektor tanaman pangan luasan panen lahan sawah di Kaltara dalam tiga tahun terakhir terus mengalami pernurunan. Tahun 2021, luas lahan sawah yang panen masih berada di angka 8.880 hektare, kemudian menurun di tahun 2022 menjadi 8.604 hektare dan semakin menurun pada tahun 2023 menjadi 6. 632 hektare.

“Ini perlu diseriusi pemerintah. Jangan terlena dengan beranggapan kita sebagai daerah kaya. Karena kekayaan daerah ini, tidak berputar di Kaltara. Semua lari keluar dan dinikmati petani di luar Kaltara,” tegasnya.

Menurutnya, penurunan luasan panen sawah di Kaltara, bukan seperti yang terjadi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, lahan sawah tergerus karena diokupasi menjadi real estate dan infrastruktur. Di Kaltara, penurunan itu terjadi karena minat masyarakat yang menurun.

“Ini bisa dipicu karena kesulitan dalam tata niaga, atau karena memang mereka tidak mendapat dukungan nyata,”ungkapnya.

“Pemerintah harus hadir di sektor pertanian,” tegasnya lagi.

Penurunan jumlah luasan panen sawah di Kaltara, berbanding lurus dengan hasil panen yang terpantau oleh BPS. Tahun 2021 jumlah panen gabah kering sebesar 29.9 ton, sempat meningkat tipis di tahun 2023 sebesar 30.5 ton namun turun drastis di tahun 2023 sisa 24. 3 ton, atau hanya 0,04 persen dari total kebutuhan masyarakat Kaltara tahun 2023 sebanyak 60.040 ton per tahun.

“Pemimpin di Kaltara dalam semua lini, harus memiliki perhatian khusus untuk sektor ini. Jika tidak, Kaltara selamanya hanya menjadi sapi perah,” imbuhnya. (paktaniku.com)