Ada pemahaman yang berbeda antara calon Gubernur Kaltara, terkait dana RT 100 juta per tahun yang akan diberikan pasangan Dr Yansen TP, M.Si – Mayjen (Purn) H Suratno, S.I.P, M.I.Pol, jika terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.

Paslon Nomor 2, tidak percaya jika RT sebanyak 2.593 (versi paslon no.2) bisa diberikan anggaran sebanyak itu. Ini disampaikan secara terbuka dalam debat perdana calon gubernur Kalimantan Utara di Tarakan Art Convention Center (TACC).

“Dengan anggaran yang sangat terbatas, tidak mungkin membagi-bagi dana RT Rp100 juta per tahun. RT jumlahnya 2.593 RT. Total nya dibutuhkan Rp250 M. Tolong dihitung baik-baik” demikian diungkapkan paslon nomor 2 saat menanggapi jawaban Yansen TP – Suratno yang mendapat giliran menjawab pertanyaan paslon nomor 2 tentang pelayanan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

Bagaimana kalkulasi Yansen TP mengalokasikan dana RT kepada seluruh RT di Kaltara?

“Seratus juta itu angka minimal. Jika APBD kita naik, kita tambah lagi,” tegas Yansen TP saat live conference dengan para awak media.

Seberapa besar pengaruh dana RT terhadap postur APBD Kaltara?

Jika kita mengacu pada APBDP tahun 2024, yang dirilis dilaman Pemprov Kaltara.go.id (24/8) lalu, Sekretaris daerah provinsi Kaltara (Sekprov), menyebutkan PAD Kaltara di APBDP ditargetkan sebesar Rp1,107 Triliun dan Transfer dana dari Pusat sebesar Rp 2,744 Triliun.

Sehingga total APBD-P Kaltara mencapai Rp3,8 Triliun.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan alokasi dana RT sebesar Rp100 juta per tahun untuk 2.593 RT, dibutuhkan dana sebesar Rp259 Miliar.

Angka itu hanya 23 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltara, atau hanya 6 persen dari APBD Kaltara yang Rp3,8 T.

Di depan awak media, Dr Yansen TP menegaskan, APBD itu untuk kesejahteraan rakyat.

“Tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan rakyat. Berikan akses yang kuat untuk mensejahterakan rakyat, sehingga tidak ada lagi bahasa miskin, rakyat tidak berdaya”.

“Dana yang dimiliki provinisi harus diurai untuk mengubah rakyat. Dan rakyat itu adanya di Desa dan RT ,” jelasnya.

“Jangan hanya biaya OPD (organisasi perangkat daerah) yang diperbesar, sementara masyarakat tidak tersentuh pembangunan,”

Jika dana RT ini dijalankan, maka seluruh wilayah Kaltara pasti tersentuh pembangunan.

“Kita sudah 79 tahun Indonesia merdeka, tetapi ini tidak pernah dilakukan ini,” tandasnya.

Pemahaman Dr Yansen TP dalam mengelola tata pemerintahan memang tidak diragukan. Program dana RT yang dia rintis di Malinau, kini banyak diadopsi di banyak daerah. Di DKI Jakarta misalnya, salah satu calon Gubernurnya melakukan hal yang sama. Akan memberikan dana RT sebesar Rp200 juta per bulan.

Yansen TP pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 kepala daerah yang berprestasi versi majalah Tempo.

“Banyak pihak yang tidak memahami strategi yang benar untuk mengubah rakyat. Sehingga program seperti dana RT ini tidak bisa dipahami,” urainya.

Program dana RT ini, sudah dilakukan Yansen TP selama 10 tahun di Kabupaten Malinau, dengan alokasi per RT yang terus mengalami penambahan hingga mencapai Rp260 juta per RT per tahun.

Yansen mengakui, perubahan radikal untuk kesejahteraan rakyat ini, memang butuh pengorbanan dan kreatifitas serta keiklasan kepala daerah untuk berbagi kepada masyarakat.

Dan disini juga pemerintah dituntut untuk dapat merasionalisasi anggaran OPD, sehingga anggaran tidak bertumpuk hanya di OPD. Pemerintah juga dituntut kreatif meningkakan PAD dan kreatif mengolah anggaran yang kecil agar terukur dan terarah dalam penggunaannya.

Lantas bagaimana dengan pengawasan terhadap penggunaan dana RT?

“Masyarakat harus diberdayakan, diberi pendampingan dan pelatihan pengelolaan anggaran. Dan pemerintah punya semua stakeholder dalam pengawasan. Yang penting, berikan kepercayaan kepada masyarakat mengelola pembangunan di daerahnya sendiri,” tuturnya. (paktaniku)