Tidak ada bacaan yang menarik dalam beberapa pekan ini kecuali tentang koperasi desa merah putih.

Koperasi desa merah putih di disebut sebagai sebuah langkah strategis presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan secara ekstrem di wilayah pedesaan yang fokus pada pertanian dan buruh tani.

Apa idenya?

Tidak ada lagi rantai distribusi yang panjang. Selama ini bahan pangan dari petani melewati 8 lini distribusi hingga ke tangan konsumen. Harga pun melambung seenak nya. Tetapi petani tetap miskin.

Ide koperasi desa merah putih, membawa hayalan makmurnya petani. Petani tidak perlu pusing dengan pasar dan tengkulak. Produksi mereka siap dijemput, dibayar koperasi dengan harga pantas.

Dan diujung sana, konsumen membeli dengan harga wajar tanpa was-was dengan fluktuasi harga. Itulah harapan mengentaskan kemiskinan di tingkat petani dan buruh tani.

Koperasi desa merah putih, akan memangkasnya menjadi hanya menjadi 3 lini saja. Petani ke koperasi lalu ke konsumen.

Bayangkan berapa banyak harga yang terpangkas.

Selama ini, harga beras misalnya di Kalimantan Utara misalnya, di angka Rp15.000 per kilogram, separuh dari harga itu adalah harga jasa yang terbagi di 8 lini distribusi itu. Bukan harga yang diterima petani.

Alhasil, konsumen menangggung beban harga yang tinggi, tetapi petani juga tetap miskin dan begitu-begitu saja.

Yang untung siapa? Kartel yang mengendalikan 8 lini distribusi tadi.

Tetapi apakah gagasan presiden Prabowo ini bisa berjalan disemua dearah? Inilah tantangan pemerintah daerah. Apakah mampu memaksimalkan potensi daerahnya menjadi daerah penghasil. Jangan hanya daerah sebagai sasaran pasar produk dari luar daerah.

Jika tidak, koperasi desa merah putih, tidak akan berhasil sesuai semangatnya. Kuncinya daerah harus punya produksi pangan yang dijual koperasi desa merah putih.

Kita cek Kalimantan Utara. Data-data empiris dari hasil pertanian dan jumlah kebutuhan masyarakat, diperkirakan kekurangan produksi beras Kaltara masih sekitar 55 juta kilogram per tahun. Tentu angka ini bisa dirasionalkan lagi dengan akurat lagi.

Jika dalam waktu 1 tahun ini, pemerintah daerah tidak dapat mengejar peningkatkan produksi itu, maka pangan yang akan dijual dan distribusikan koperasi desa merah putih, tetap akan mendatangkan pangan dari luar daerah. Ini menjadi hambatan koperasi merah putih.

Sehingga hal yang paling dasar untuk mencapai cita-cita koperasi merah putih, adalah mengolah potensi daerah secara benar agar meningkatkan produksi di semua sektor.

Oke, kita tidak saja bicara tentang pangan dasar (baca : beras). Disatu sisi, mengejar target produksi beras mungkin belum dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun. Tetapi disisi lain, kita punya produksi perikanan tangkap dan budidaya yang bisa saja over produksi.

Ini juga harus menjadi pemikiran dan langkah strategis, bagaimana over produksi di perikanan bisa menutupi kekurangan produksi beras. Sehingga hasil akhir yang dicapai, adalah stabilisasi harga sampai ke tangan konsumen, tanpa harus menekan harga ke petani dan nelayan.

Perlu keseriusan memikirkan dan mengurusi masalah ini. Stakeholder yang ditempatkan benar-benar harus yang memahami dan mampu mengatasi masalah ini. Jangan sampai kesempatan ini menjadi bagian dari bagi-bagi jatah janji politik semata. Selamat datang koperasi desa merah putih. (paktaniku)