Ada harapan besar  di Bulungan, dalam 10 tahun mendatang, jika visi kabupaten benar-benar dilaksanakan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RJPD) nya, Bulungan ingin menjadi daerah maju. Dan maju di sini didefenisikan pemerintah mampu mengelola asset berharga yang dimiliki seperti potensi alam seperti pertanian, perkinanan (nelayan), pariwisata dan sumber daya alam lainnya.

Paktaniku.com, menerima Salinan RPJPD dan RPJM, yang dipaparkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan baru-baru ini. Maksudnya RPJPD dan RPJM itu untuk dijadikan acuan para bakal calon kepala daerah di Bulungan yang akan mendaftar sebagai bakal pasangan calon kepala daerah.

Satu point visi ini saja, sudah memberikan harapan besar bagaimana masa depan Kabupaten Bulungan, jika dikelola dengan benar.  

Bulungan punya asset seperti yang dijelaskan dalam RPJD itu, sangat besar. Tetapi lihat saja, Bulungan masih makan beras dari luar Bulungan. Artinya, memanfaatkan potensi asset itu selama ini belum dilakukan, ataukah sudah dilakukan tetapi tidak tepat caranya.

Misalnya pengembangan sektor pertanian sudah dilakukan.  Bantuan pembukaan lahan, bibit, pupuk dan sebagainya. Tetapi produksi tidak naik-naik, malah lahan produktif berkurang. Kondisi ini terjadi di Bulungan, malah tidak sedikit lahan pertanian dijual pemiliknya.

Banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Bisa saja karena ketika panen petani kesulitan memasarkan hasil panennya. Makanya Petani melanjutkan untuk periode berikutnya.

Harus ada terobosan lain, bagaimana pertanian itu menjadi menarik. Supaya kembali diminati. Petani bekerja dengan keahliannya. Menanam, merawat dan panen. Urusan lainnya seperti pemasaran dipikirkan pihak lain. Tidak mungkin petani menjadi manusia serba bisa. Bisa bertani dan jago berdagang. Petani itu bukan manusia setengah dewa.

Bukan rahasia umum lagi. Dikalangan petani, harga komoditi menjadi bencana. Saat panen meningkat, harga anjlok. Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan statemen, “Itu hukum ekonomi”. Disilah perlu terobosan, kepala daerah, pengambil kebijakan yang berani, bagaimana membuat hukum ekonomi itu tidak menjadi petaka petani. Harus ada cara berpikir diluar kewajaran. (paktaniku.com)