Dua periode sebagai bupati Malinau, satu periode sebagai wakil Gubernur Kaltara, membuat Yansen TP memahami dinamika sebagai orang nomor satu dan orang nomor dua dalam pemerintahan. “Dinamikanya sudah saya lewati baik sebagai bupati maupun sebagai wakil gubernur. Saya sudah rasakan,” ujarnya merespon pertanyaan terkait Kalimantan Utara di masa depan jika, masyarakat memberikan kepercayaan memimpin Kaltara.

Bagi Yansen TP, wakil bukanlah pendamping yang menunggu arahan atau instruksi pimpinan. Apalagi di-nomor duakan. “Bagi saya, wakil tetap memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas. Segala pekerjaan yang melekat padanya harus berproses pada jabatan wakil” ungkapnya.

Pembagian kewenangan kepala daerah dan wakilnya, banyak menjadi batu sandungan dalam koalisi. Banyak pasangan yang kandas di tengah jalan. Kondisi itu, tentu menganggu stabilitas pemerintahan.

Kondisi ini dirasakan di Kaltara dalam beberapa tahun ini. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Herman, S.Pi. Herman tegas mengatakan itu. Selama menjadi wakil gubernur, Yansen TP tidak diberikan ruang yang seharusnya sebagai orang yang menguasai birokrasi untuk berkreasi, sehingga visi misi pembentukan Kalimantan Utara, tidak bisa dijalankan selama berada dalam pemerintahan.

“Dia (Yansen TP) tidak diberi ruang. Padahal yang memahami pemerintahan dan arah perjuangan Kaltara adalah Yansen TP,” tegas Herman ketika memberikan orasi dihadapan pendukung dan simpatisan Yansen TP-Suratno.

Yansen TP tidak ingin wakil diposisikan hanya sebagai orang kedua di pemerintahan. Dia punya tekad akan menjadi role model pemerintahan, bagaimana memposisikan tugas dan kewenangan yang jelas antara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tidak pada pendelagasian tugas semata atau menggantikan tugas, jika gubernur sedang tidak berada di tempat. Untuk mempertegas kewenangan itu, Yansen TP akan menyediakan sekretariat khusus  Gubernur dan wakil gubernur.

“Saya ingin Kaltara jadi role model pengelolaan pemerintahan yang bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Yansen ahli bidang tata kelola pemerintahan. Alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) ini telah ditempa dalam berbagai jabatan. Itu yang membuat wawasan Yansen TP dalam pengelolaan pemeritahan tidak diragukan lagi.

Program membangun desa  dengan mengucurkan dana yang tidak sedikit ke desa-desa di Kabupaten Malinau mampu dia lakukan. Padahal, itu sama saja mengurangi kewenangan seorang kepala daerah.

 “Menyerahkan pembangunan ke tingkat desa itu tidak gampang. Butuh jiwa besar dan keikhlasan hati. Itu menyangkut kewenangan dan dana,” ujarnya .

Untuk Kaltara, Yansen TP – Suratno memperkenalkan program “Desa dan Kota Membangun Bersama”. Program ini pasti akan dilaksanakan jika pasangan ini nanti memimpin Kaltara.

Dilihat dari pengalaman sebelumnya, program dana RT, dari buah pemikiran Yansen TP, yang kini banyak diadopsi, program “Desa dan Kota Membangun Bersama”, akan menjadi model yang akan diadobsi secara nasional juga. (paktaniku)