Trend penerimaa masyarakat Kaltara terhadap pasangan Calon Gubernur No. Urut 3 Dr Yansen TP, M.Si – H Suratno melalui program-program unggulnya terus meningkat.

Setelah menyakinkan komunitas ketua RT se Kaltara dengan dana RT Rp100 juta per tahun, Sabtu (10/11), Yansen TP kembali menyakinkan komunitas petambak di Kota Tarakan, terkait stabilisasi harga udang.

Membangun Sistem Tata Kelola komoditas Perikanan Budi daya dan Tangkap (Hatchery, Budidaya, Pendampingan modal teknis dan Pemasaran), adalah solusi program prioritas pasangan Dr Yansen TP – H Suratno.

Ini sejalan dengan konsep yang diajukan petambak untuk menjaga stabilisasi harga udang. Saying, dua gubernur terdahulu yang disodori tidak mampu merealisasikan tuntutan ini.

“Kami sudah sodorkan konsepnya kepada dua gubernur, tetapi tidak ada realisasi,” ujar salah satu tokoh petambak kepada Dr Yansen TP.

“Perikanan budidaya (tambak udang, rumput laut) dan perikanan tangkap (nelayan), adalah penopang ekonomi Kaltara. Ini harus diurusi pemerintah,” demikian penegasan Dr Yansen TP.

Rilis BPS tahun 2023, produksi perikanan budidaya Kaltara tahun 2022 mencapai 803.337 ton, atau mencapai Rp 3,2 Triliun. Angka inilah bagi Dr Yansen TP adalah potensi yang harus diurusi untuk mendongkrak ekonomi Kaltara.

“Pemerintah harus hadir. Ini penopang ekonomi Kaltara. Jadi bukan persoalan berani atau tidak. Ini harus diurusi,” tegasnya.

Sistem tata kelola hasil perikanan menjadi langkah strategis Yansen TP-H Suratno jika mendapat kepercayaan rakyat Kaltara menjadi Gubernur.

Langkah konkritnya, membuat regulasi agar stabilitas harga komoditas, udang, ikan hasil tangkap, dan budidaya rumput laut terjaga.

“Memang ada dinamika pasar. Tetapi pemerintah harus mampu mengintervensi dan mengendalikan pasar. Kita yang punya komoditi,” terangnya.

Kita flashback , ketika Dr Yansen TP, M.Si menjadi Bupati Malinau. Saat itu, secara nasional sedang sibuk penyaluran beras miskin.

Yansen TP melalui kebijakan Beras daerah (Rasda) justru menolak Rasda masuk Kabupaten Malinau. “Saya pernah menolak Raskin masuk Malinau. Saat itu, produksi beras lokal cukup bahkan lebih untuk menghidupi kebutuhan rakyat Malinau.

Mengapa demikian?

Ketika menjadi Bupati, Dr Yansen TP membuat regulasi mewajibkan penggunaan dan konsumsi beras lokal. Gabah hasil produksi petani yang tidak terjual di pasar, wajib dibeli pemerintah melalui perusda.

Perusda mengolahnya menjadi beras, lalu dijual kembali dengan harga murah. “Pemerintah yang mengontrol harga dan pasar,” ujarnya kepada paktaniku.com.

Dampaknya, hingga tahun 2023, produksi gabah di Kabupaten Malinau terus meningkat.

Itulah salah satu penerapan system tata kelola yang dipikirkan Dr Yansen TP. Pemerintah harus hadir menjaga stabilitas pada sektor-sektor ekonomi ril. Seperti stabilitas harga komoditi perikanan budidaya dan tangkap yang selama ini menjadi keluhan di Kaltara.

Ini juga sebagai penjelasan, bahwa selama ini, Dr Yansen TP tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan masalah strategis di pemerintahan Kaltara, termasuk system tata kelola perikanan yang menurut para petambak sudah diajukan kepada 2 gubernur Kaltara, termasuk gubernur saat ini yang mana Dr Yansen TP adalah wakilnya. (paktaniku)